Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan SMS Berhadiah

engan maraknya SMS yang menjanjikan hadiah namun berujung pada penipuan, yaitu korban diminta untuk mengirimkan sejumlah uang kepada pelaku penipuan SMS berhadiah. Dalam hal ini siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah pihak operator? Atau bank yang harus bertanggung jawab apabila SMS tersebut menyertakan nama bank sebagai pemberi ‘hadiah’?

Pada dasarnya dimungkinkan untuk mengirimkan short message service (“SMS”) yang berisi hadiah langsung atau hadiah yang diundi maupun undian gratis berhadiah apabila hal tersebut dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten[1] sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 dan 14 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler (“Permenkominfo 9/2017”) sebagai berikut:

 

Pasal 13 Permenkominfo 9/2017

1. Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten dapat menyediakan Konten[2] berisi hadiah langsung atau hadiah yang diundi.
2. Hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus jelas dan dapat berupa produk Konten.
3. Informasi langsung melalui handset tentang adanya hadiah yang diundi hanya dapat disebarkan kepada Pengguna yang sudah berstatus Pelanggan.
4. Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten berisi hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peraturan mengenai penyelenggaraan produk berhadiah.

 

Pasal 14 Permenkominfo 9/2017

1. Dalam rangka promosi produk Konten, Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten dapat menyelenggarakan undian gratis berhadiah.
2. Peserta undian gratis berhadiah merupakan pengguna produk Konten terkait atau yang sudah terdaftar sebagai Pelanggan dari produk Konten yang mengadakan undian gratis berhadiah.
3. Penyelenggaraan undian gratis berhadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
4. Penyelenggaraan undian gratis berhadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membebankan biaya penyelenggaraan undian kepada Pelanggan.
5. Penyelenggara jaringan yang menyalurkan pesan dari Pelanggan ke Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten yang menyelenggarakan undian gratis berhadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memungut biaya pengiriman dari Pelanggan jasa penyediaan Konten dengan Tarif Normal.
6. Penyelenggara jaringan yang menyalurkan pesan dari penyelenggara undian gratis berhadiah kepada Pengguna dilarang memungut biaya dari Pengguna Jasa Penyediaan Konten.

 

Penyelenggara jaringan dan Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten wajib melakukan upaya perlindungan Pengguna meliputi perlindungan terhadap:[3]

1. gangguan privacy;
2. penawaran yang mengganggu;
3. penipuan dan kejahatan melalui jaringan telekomunikasi; dan
4. tagihan pemakaian yang tidak wajar (bill-shock).

 

Upaya perlindungan Pengguna sebagaimana dimaksud di atas pada huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dilakukan dengan cara meliputi:[4]

1. menata ulang sistem registrasi pelanggan prabayar;
2. memasang sistem yang meminimalkan penyebaran pesan yang tidak semestinya; dan
3. membangun sistem tanggap cepat pengaduan/laporan konsumen.

 

Pengguna berhak mengajukan ganti rugi kepada Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten dan/atau penyelenggara jaringan atas kesalahan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten dan/atau penyelenggara jaringan yang menimbulkan kerugian terhadap Pengguna.[5]

 

Namun jika pelaku penipuan yang dilakukan melalui layanan pesan pendek atau SMS adalah sesama pengguna operator seluler, maka menurut hemat kami kita bisa mengacu pada ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

 

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

 

Melihat pada perumusan pasal tersebut di atas, kami jabarkan unsur-unsur pasal tersebut terkait dengan tindak pidana penipuan melalui:

• Barangsiapa = menunjukkan bahwa siapapun yang melakukan perbuatan;
• Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Membujuk = melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Barang = segala sesuatu yang berwujud, termasuk uang;

• Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum;

Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak = menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;

• Dengan menggunakan nama atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong;

Nama palsu = nama yang bukan nama sendiri;

Keadaan palsu = misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, bank, yang sebenarnya ia bukan penjabat itu;

Akal cerdik atau tipu muslihat = suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu.

(disarikan dari KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal oleh R. Soesilo, hal. 261)

 

Jika unsur-unsur di atas terpenuhi, maka seseorang dapat dijerat dengan tindak pidana penipuan.

 

Jadi, menjawab pertanyaan Anda, yang harus bertanggung jawab atas penipuan yang dilakukan melalui SMS adalah tergantung pelakunya apakah Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten (dalam konteks pertanyaan Anda adalah bank) atau sesama Pengguna.

 

Apabila pelakunya adalah Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten (bank), maka Pengguna berhak mengajukan ganti rugi kepada Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten (bank) dan/atau penyelenggara jaringan (operator seluler) atas kesalahan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten (bank) dan/atau penyelenggara jaringan (operator seluler) yang menimbulkan kerugian terhadap Pengguna.

 

Sementara apabila pelakunya adalah sesama pengguna, dalam kejahatan dengan modus penipuan via SMS, si pengguna seringkali mencatut/menggunakan nama atau mengatasnamakan operator seluler maupun bank tertentu tanpa sepengetahuan atau persetujuan pihak-pihak tersebut. Maka menurut hemat kami kita bisa mengacu pada ketentuan Pasal 378 KUHP.

 

Dalam kasus penipuan berkedok SMS atau undian berhadiah ini, pihak operator selulermaupun bank dapat melakukan upaya-upaya yang dapat mencegah konsumen atau nasabah menjadi korban penipuan. Misalnya, dengan memberikan pengumuman atau pemberitahuan secara luas mengenai modus-modus penipuan via SMS atau telepon yang mengatasnamakan institusi mereka. Selain itu, pihak operator seluler dan bank juga wajib membantu polisi dalam mengusut pelaku penipuan melalui sms.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler.